Tulisan ini bertujuan untuk membahas isu penting mengenai penegakan hukum sebagai bagian dari pembangunan di Indonesia, yaitu tentang bagaimana menjalankan kekuasaan kehakiman dengan sinkronisasi antara UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman. Masalah difokuskan pada dissenting opinion yang mencerminkan kebebasan kemandirian individual hakim, termasuk dalam satu majelis atau penga...

We report the case of a 72-year-old patient presenting in our ICU with persistent postoperative coma in a context of recent unexplored neurological dysfunction. Detailed medical history taking from the patient's family revealed he recently suffered from gait instability, urinary incontinence, and slight cognitive impairment. These constituted the clinical triad of normal pressure hydrocephalus ...

Putusan verstek adalah putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim kepada seorang tergugat diminta secara resmi datang ke pengadilan, namun mengabaikan titah sehingga tidak hadir ataupun mewakilkan kuasa hukumnya untuk menghadap. Jika keempat syarat terpenuhi barulah disebut verstek. Sedangkan kalau kita membaca penjelasan dari asas Audi et alteram partem dalam hukum acara perdata, hakim harus b...

Mahkamah Syar’iyah Langsa sebagai lembaga penegak hukum yang terkait pembuatan keputusan secara profesional dan melaksanakan kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang berlaku. Dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan susunan hakim majelis, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan objektif, guna memberikan perlindungan terhadap ...