Sanksi Kasepekang Dalam Hukum Adat Bali


 Desa adat di Bali sebagaimana kini diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2019, memiliki sistem pemerintahan yang sama. Kegiatan dilakukan dalam desa meliputi bidang dan keagamaan, dimana suatu aturan tersendiri dituangkan awig-awig desa. Pemerintahan bersifat otonom, arti setiap mempunyai tesendiri hanya berlaku bagi warga desa/ banjar bersangkutan. Secara umum aturan-aturan tertuang sama sekali tidak boleh bertentangan dengan peraturan baik tingkat nasional maupun daerah. Tetapi kenyataannya masih ditemukan dibeberapa memuat sanksi cocok lagi perkembangan jaman, seperti misalnya menerapkan kasepekang yaitu pengucilan dari pergaulan hidup bersama. Pengucilan masyarakat ini tanggung-tanggung, bahkan ada sampai menutup akses ke luar tanah pekarangan rumahnya. Permasalahan dikaji penelitian ini: (1) pengaturan hukum Bali, (2) Faktor menjadi alasan diterapkannya kasepekang. Tipe adalah empiris teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terhadap informan. Berdasarkan hasil dapat disampaikan bahwa tercantum indik pamidanda (perihal sanksi); Adapun kehidupan karena bersangkutan bersikap keterlaluan sulit dibina, disamping jenis sehingga prajuru (pemimpin adat) landasan untuk menerapkannya.