Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan Hukum Islam

Violence is the action which brings strength to do coercion or physical and non pressure on someone an attact of feeling destruction very hard, cruel, vicious. Discrimination women covers forced sexual intercourse refers activity instinct distribution in form attack until causing injury emotional trauma. This paper provides understanding legal protection woman according The Law Sexual Crime Number 12 Year 2022 find out fiqh siyasah. author employed qualitative method with normative juridical approach. data sources used this research were primary namely book entitled Al-Fiqh Al-Jinayah. secondary books, journals, documents, law regulations, so on. results showed that gives a systematic started from substance aspect compensation-restitution, medical assistance, psychosocial rehabilitation, identity secrecy, companion during process rights justice reinforcement. Through regulation Article 68 70 UU TPKS guarantee certainty victims gain care facility, protection, recovery. Then Fiqh Siyasah also towards as victim crime. Islamic way victim; who zina (being raped) must not be punished it compulsory doer give shadaqah. Keywords: Woman Legal Protection, Violence, AbstractKekerasan atau violence adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan tekanan fisik maupun terhadap seseorang serangan penghancuran perasaan sangat keras, kejam, dan ganas. Diskriminasi perempuan meliputi pemaksaan hubungan seksual menunjuk kepada aktivitas penyaluran naluri seksual, berbentuk penyerangan sehingga menimbulkan cidera trauma emosional. Tulisan ini memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor tahun mengetahui Islam. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber digunakan sumber primer yaitu buku berjudul Al-fiqih sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, sebagainya. Hasil menunjukkan secara sistematik. Mulai dari aspek substansi kompensasi-restitusi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, kerahasiaan identitas, pendampingan selama proses penegakkan hak keadilan. Melalui pada pasal sampai jaminan kepastian bagi korban mendapatkan fasilitas penanganan, perlindungan, pemulihan. Kemudian dalam Hukum Islam juga selaku tindak kejahatan kekerasan seksual. jalan keluar korban, seorang dipaksa perbuatan (diperkosa) tidak wajib dihukum pelaku shadaqah had sesuai ajaran Islam.Kata Kunci: Perlindungan Perempuan, Seksual,