Penyelesaian Sengketa Bisnis secara Elektronik melalui Lembaga Arbitrase di Indonesia

This study aims to analyze the process of electronically resolving business disputes through arbitration and legal force electronic awards. Using normative research that is used using law approach comparative law. The results show dispute resolution can be done an institution. Electronic arrangements procedures do not conflict with provisions Law No. 30 1999 concerning Arbitration Alternative Dispute Resolution (UUAAPS). With respect awards, decisions are valid have remain as long conventional arbitral awards comply Article 54 paragraph (2) (3) executive power they 59 Number on Of course, support Award, 19 2016 Amendments 11 2008 Information Transactions needed basis for supporting 4 UUAAPS. based ITE Law, which has proof other documents, if at any time it evidence in related disputesPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa bisnis secara elektronik melalui lembaga arbitrase serta kekuatan hukum putusan elektronik. Menggunakan penelitian normatif dipakai dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasilnya menujukan bahwa dapat dilakukan arbitrase. Pengaturan prosedur berlaku sepanjang tidak bertentangan ketentuan Undang-Undang No Tahun tentang Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengekta Terhadap elektronik, dianggap mempunyai kekuataan tetap layaknya konvensional memenuhi Pasal ayat eksekutorial Undang Nomor Sengketa Tentu mendukung Putusan Elektronik, maka dibutuhkan UU Perubahan atas Informasi Transaksi Elektronik sebagai dasar pendukung Kekuaatan berdasarkan ITE, yang merupakan dokumen pembuktian sama lainnya, apabila sewaktu-waktu alat bukti dalam sengketaa berkaitan.