Pengaturan Perkawinan Beda Agama Antara Penganut Agama Islam dan Katolik, Studi Kasus: Penetapan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby

AbstractMarriage as part of human rights, especially the right to have a family related aspects religion, culture, and state legal policies. Indonesia constitutional provides strict marriage arrangements in Marriage Law. Even so, there is phenomenon society existence interfaith marriages, between adherents Islam Catholicism. Today Surabaya District Court determines continuity marriages through Decree No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. This research normative using statutory, conceptual case approaches. The results this study confirm that application court decisions, jurisprudence Supreme must be viewed casuistic way not same for everyone (erga omnes). also emphasizes always laws each religion beliefs held by each. Thus, cases it necessary pay attention provisions Islamic Law Canon or Church regarding implementation Muslims Catholics.Keywords: Interfaith; Marriage; Human Rights. AbstrakPerkawinan sebagai bagian dari hak asasi manusia khususnya berkeluarga yang berkaitan dengan aspek keagamaan, kebudayaan, serta kebijakan hukum negara. negara memberikan pengaturan perkawinan secara tegas dalam UU Perkawinan. Meski begitu, terdapat fenomena di masyarakat terkait adanya beda agama antara penganut Agama Katolik. Dewasa ini Pengadilan Negeri menetapkan keberlangsungan melalui Penetapan Penelitian merupakan penelitian normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus. Hasil menegaskan bahwa penerapan putusan pengadilan yurisprudensi Mahkamah Agung harus dilihat kasuistis tidak bersifat sama untuk semua orang Hal juga mempertegas selalu masing-masing dan kepercayaan dianut oleh masing-masing. Dengan demikian, kasus perlu memperhatikan ketentuan Hukum Kanonik atau Gereja pelaksanaan Kata Kunci: Beda Agama; Hak Asasi Manusia;