PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA KEHUTANAN TERHADAP EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA
نویسندگان
چکیده
Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah pembaharuan hukum pidana kehutanan terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Pada awalnya, tidak bisa secara bebas mengakses sumber daya alam kawasan hutan adatnya, karena negara membatasi pengelolaan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maupun 18 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Padahal, turun-temurun menggantungkan kehidupan komunitasnya pada adat. Jika terdapat warga komunitas yang melanggar, maka akan diadili pengadilan dengan anggapan telah merusak hutan. Dalam perkembangannya, perubahan kedua regulasi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti 2 2022 Cipta Kerja, mengubah sanksi menjadi administratif jika didakwa hutan, hidup sekitaran minimal 5 tahun. Meski demikian, bukan berarti terlepas dari ancaman hukuman apabila tetap memanfaatkan hasil Oleh sebab itu, penelitian bagaimana konsep hutan? Serta Adat? menggunakan tipe yuridis normatif pendekatan perundang-undangan, bersifat deskriptif, analisis data kualitatif logika deduktif.
منابع مشابه
Authors: Ray Chambers* and Hukum Chandra*
An accurate estimate of the uncertainty associated with a parameter estimate is important if we want to avoid misleading inference. The bootstrap technique (Efron, 1979; Efron and Tisbshirani, 1993) is a very general way of measuring the accuracy of estimators, and was originally developed for parameter estimation given independent identically distributed (i.i.d.) data. However, random effects ...
متن کاملResource claims between tradition and modernity: masyarakat adat strategies in Mului (Kalimantan Timur)
متن کامل
Resource claims between tradition and modernity: masyarakat adat strategies in Mului (Kalimantan Timur)
متن کامل
The Effect of Codes of Ethics and Personal Denial of Responsibility on Computer Abuse Judgments and Intentions
Masalah Salah satu masalah yang dihadapi berbagai organisasi dewasa ini adalah banyaknya tindakan penyalahgunaan komputer, meliputi di antaranya penyebaran virus, pemalsuan identitas, duplikasi perangkat lunak secara ilegal, hingga sabotase terhadap perusahaan dengan menggunakan komputer. Sebagian perusahaan telah mulai menetapkan sejumlah kode etik, yiatu segala pernyataan perusahaan mengenai ...
متن کاملLand Dispute Resolution in the Political Reform at the time of Decentralization in Indonesia
Tulisan ini mengkaji dampak dari tahun-tahun awal reformasi politik, demokratisasi, dan otonomi daerah terhadap masalah agraria. Selama masa Orde Baru, masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam hal kepemilikan/pengelolaan sumber daya tanah. Sengketa tanah berkembang menjadi isu politik di banyak daerah di Indonesia. Data yang disajikan dalam tulisan ini berasal dari Sumatra Selatan, salah satu...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Jurnal Adhikari
سال: 2023
ISSN: ['2798-9178', '2798-9186']
DOI: https://doi.org/10.53968/ja.v2i4.90