KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN YANG MELANGGAR SPECIAL STRAF MAXIMA

ABSTRAKTindak pidana penipuan atau penggelapan merupakan dakwaan alternatif yang dibuat oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd. Dalam pertimbangannya hakim membuktikan unsur-unsur tindak penipuan; namun demikian amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan penggelapan. Sanksi penjara 10 tahun dijatuhkan terhadap menyimpangi special straf maxima. Rumusan masalah tulisan ini, apakah 306/Pid.B/2017/PN.Smd melanggar “asas” maxima telah memenuhi asas kepastian hukum adil? Metode yuridis normatif digunakan penulisan ini. Sumber data diperoleh dari sekunder meliputi bahan primer, dan sekunder. seharusnya batal demi hukum, karena tidak terpenuhinya syarat formalitas putusan sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Di samping itu, penjatuhan sanksi selama ketentuan maxima, adil. Namun, berdasarkan res judicata pro veritate habetur, apapun harus dianggap benar sampai ada lebih tinggi sebaliknya. Kata kunci: maxima; ABSTRACTFraud or embezzlement is an alternative indictment made by the public prosecutor in Decision Number 306/ Pid.B/2017/PN.Smd. In judge’s consideration, all elements of criminal act fraud have been successfully proven; however, conviction it was stated that defendant guilty crime embezzlement. The years imprisonment imposed on violated “principle”. formulation problem to analyze whether sentencing violating principle has met fair-legal certainty. This paper uses normative juridical method and obtain sources from secondary including primary legal material. should be null void, because did not meet formal requirements decision as stipulated Article paragraph Criminal Procedure Code. addition, imposition for violates fair However, based whatsoever must deliberated truthful until there a superior judge which states otherwise. Keywords: fraud;