Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia

Unbalanced land ownership is an issue that arises due to the basic need for everyone own land. This imbalance in not only triggers agrarian conflicts and disputes but also has potential violate human rights (HAM). study aims examine relationship between Agrarian Reform inequality of context rights. Normative legal research methods are used by analyzing secondary data through library research. The results show reform restructure ownership, use, utilization with principle justice. Nonetheless, still exists Human violations related cover other such as employment, a decent standard living, others. arise can increase poverty hinder enforcement rights, especially civil political aspects. importance fair policies crucial preventing violations. Unfortunately, implementation far from achieving desired justice prosperity, frequent occurrence unequal ownership. Kepemilikan tanah yang tidak seimbang menjadi isu muncul akibat kebutuhan dasar setiap orang untuk memiliki tanah. Ketimpangan kepemilikan ini hanya memicu konflik agraria dan sengketa, tetapi juga berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia Penelitian bertujuan meninjau hubungan antara Reforma Agraria ketimpangan dalam konteks HAM. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan menganalisis sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa reforma merestrukturisasi kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan prinsip keadilan. Meskipun demikian, lahan masih ada Pelanggaran HAM terkait mencakup hak atas tanah, hak-hak lain seperti pekerjaan, standar hidup layak, lainnya. Konflik dapat meningkatkan kemiskinan menghambat penegakan HAM, terutama aspek sipil politik. Pentingnya kebijakan adil krusial mencegah pelanggaran Sayangnya, pelaksanaan jauh dari harapan mencapai keadilan kesejahteraan diinginkan, karena sering terjadi lahan.