Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan katup penunjang perekonomian masyarakat kecil, tetapi di sisi lain keberadaannya menimbulkan banyak masalah khususnya berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum. Pemerintah Kota Malang berusaha mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan terhadap Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam menertibkan faktor-faktor yang berperan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Dari tersebut diperoleh hasil bahwa telah dilakukan komunikasi melalui media sosialisasi, namun sayangnya sumber daya dimiliki Pemkot masih sangatlah kurang memadai PKL, termasuk Disposisi atau sikap terutama hal pengawasan walaupun Struktur birokrasi para implementor sudah sangat baik, berkenaan kesesuaian organisasi menjadi penyelenggara publik.Untuk faktor penghambat dihadapi 1) Kurangnya personel satpol PP 2) kurangnya kesadaran pemahaman PKL Kata kunci : Implementasi, Daerah, LimaStreet Vendors are valves that support the economy of small communities, but on other hand, their existence causes many problems, especially those related to violations public order. City Government is trying implement Regional Regulation No. concerning Public Order and Environment towards Street in City. The purpose this study determine implementation government policies controlling street vendors factors play a role these policies. This uses qualitative approach. From study, it was found have been carried out using communication through socialization media, unfortunately resources owned by still very inadequate bring order vendors, including disposition or attitude they lacking, terms supervision even though bureaucratic structure implementors good, with regard suitability organization organizer For inhibiting faced Lack Satpol personnel lack awareness understanding Keyword: Implementation, Regulation,